BANDUNG, AZYNEWS- Komisi A DPRD Kota Bandung melaksanakan rapat kerja dengan BKPSDM dan Bagian Organisasi Setda Kota Bandung, di Ruang Rapat Komisi A, Senin (10/1/2022) kemarin.
Rapat kerja Komisi A DPRD Kota Bandung di pimpin oleh Ketua Komisi A, H. Rizal Khairul, S.IP,.M.SI dan turut dihadiri oleh Anggota Komisi A Asep Sudrajat, H. Agus Andi Setiawan, S.Pd.I., dan Dr. Ir. H . Juniarso Ridwan, SH.,MH., M.Si.
Dalam rapat itu Anggota Komisi A, Juniarso Ridwan meminta BKPSDM mempersiapkan SDM seefisien mungkin. Hal ini sejurus dalam rangka menjawab RPJM yang diusung kepala daerah.
Instrumen dalam pengelolaan SDM juga membutuhkan reformasi di berbagai sektor. Oleh karena itu, format organisasi harus bisa menjawab kebutuhan.
“Jadi diukur apa-apa saja yang dibutuhkan, jangan sampai banyak organisasi yang tumpang tindih. Kami sangat mengapresiasi program-program BKPSDM ini dalam rangka meningkatkan kinerja. Jadi ada program dan langkah yang perlu ditingkatkan seperti ASN berprestasi dengan indikatornya yang sudah ada, juga reward and punishment,” ujar Juniarso.
Anggota Komisi A lainnya, Agus Andi mengingatkan kembali BKPSDM dan Orpad Kota Bandung tentang pentingnya integritas ASN. Yang disinggung di awal yakni terkait kode etik.
“KPK itu menyoroti empat hal terkait integritas. Pertama, kode etik. Secara umum permasalahan birokrasi terkait etika ini sangat penting,” tuturnya.
Ia juga menyoroti terkait pembinaan dan pengkaderan tenaga SDM segar yang akan hadir dari hasil CPNS dan PPPK. Agus menilai sistem merit yang telah dijalani di Pemerintahan Kota Bandung bisa menjadi indikator kinerja yang terukur.
“Merit system ini meningkatkan kualitas manajemen ASN. Dengan sistem ini tidak bisa lagi masalah pengkaderan terganggu subjektifitas orang atau pimpinan,” ujarnya.
Sementara itu, Anggota Komisi A Asep Sudrajat melihat hari ini masih banyak wilayah-wilayah yang memiliki kekosongan aparatur. Berbicara soal visi misi kepala daerah, kondisi ini dikhawatirkan mempengaruhi pelayanan kepada masyarakat.
“Yang pensiun bakal mencapai lebih 200 ASN. Antisipasinya bagaimana agar pelayanan tidak terhambat. Kalau dari aspirasi masyarakat masih banyak kendala responsif ASN. Saya berharap ada peningkatan di layanan masyarakat,” katanya.
Ketua Komisi A, Rizal Khairul, juga berharap kejelasan sistem yang berkaitan dengan kepegawaian di setiap OPD, alur rotasi hingga mutasi.
“Termasuk SK pensiun. Saya mendapat aduan dari ASN. Kepala sekolah atau guru yang sudah pensiun enam bulan tetapi SK belum terbit. Ini menjadi pengawasan kita. Ini mandeknya di BKPSDM atau OPD terkait? Kasihan mereka, sampai bersurat ke saya. Kalau ini by data, ini sebetulnya seharusnya sudah jelas,” ucapnya. (Red./Anton)
0 Komentar