![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiGfBrgGzmAPIvYkYZjCE5hWeX5MaDiky5pdT5SSwXdESWOa88KwAkAvRVK5xwtSkyNhowrueV8nqHuMu3es6h8xHZTa2JTNFnotVxmtBV7S0q2gCM82RjDBwEccALojsTveH4JJPcK9GI7QKVwbdBCqP3dDEpDhBTtL-IDtJ8GcsCwT9wkJL_x-Q/w400-h225/ADICITA.jpeg)
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjc0QvXcTIa5q-UM83N8gTsNeagJzLjhVQcCFHZvvdqHUHjtXeluEa9BW4Y4aR6INGiW003TnaoFVPs8a8hAubes4NkWruqNsybkjG2iqhCiaD1OhuudIeh_TtlT_M-pxUohgxBGVb30G9tfX6cdhe9qsITI0TlNY5kX7hdi8pAPMXmlGDqqhtMHQ/s320/90a9f6c8-5d04-4fb6-b498-0f14312ab76b.jpg)
Sedangkan Pemerintah Kota Bandung juga mendapat nilai A untuk SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) tahun 2022.
Penghargaan ini diberikan pada acara Penganugerahan Bersama Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi di Jakarta, Selasa (6/12/2022) Kemarin.
Penghargaan tersebut diserahkan langsung Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas kepada Wali Kota Bandung, Yana Mulyana yang diwakili oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bandung, Ronny Ahmad Nurudin.
Ini merupakan apresiasi atas keberhasilan Wali Kota Bandung membina Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.
Selain itu, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) dan DPMPTSP Kota Bandung mendapatkan predikat Pelayanan Prima (A).
Adapun untuk predikat Pelayanan Prima (A) bagi DPMPTSP Kota Bandung tahun ini merupakan yang ketiga kalinya secara berturut turut dari mulai tahun 2020 dari Kemenpan RB.
Evaluasi yang dilakukan Kementerian PANRB mencakup evaluasi Reformasi Birokrasi (RB), Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).
Sementara itu, evaluasi di bidang pelayanan publik mencakup Indeks Pelayanan Publik (IPP), penyediaan sarana prasarana ramah kelompok rentan, serta inovasi pelayanan publik.
Di bidang pelayanan publik, penghargaan diberikan bagi penyedia sarana prasarana kelompok rentan yang diraih oleh tiga unit penyelenggara pelayanan publik. (UPP).
Sedangkan, untuk hasil evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik terbagi menjadi lima. Pertama, penghargaan tingkat kementerian/lembaga umum diberikan pada Top 3 instansi pemerintah. Kedua, kategori kementerian/lembaga khusus diberikan bagi Top 5 instansi pemerintah.
Kemudian, penghargaan bagi pemerintah provinsi yang terbagi atas Top 3 untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Top 3 untuk Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).
Bagi pemerintahan kabupaten/kota, terbagi atas Top 3 untuk DPMPTSP dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). Selain itu, penghargaan juga diberikan bagi Top 4 pemerintah daerah dari wilayah Timur Indonesia.
Penghargaan juga diberikan bagi instansi pembina pelayanan publik terbaik kepada masing-masing 2 kepala instansi di tingkat kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. (Red./Ansar)
0 Komentar