![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgxSFph5OTN81VcYxl_mdN5Ush8TCKhKpou9ty1gZbADMRPz2rjKU8x6ulznCjf5W0sotI795xZBFRhVUhzRS71BO4J0_XPoxRIkhGxLpvlylcbu9b6frM_dZ4Vh1cTEy-OaS6Y407CH6alUGC12GieY9ea8p4bxv8A5sZC3__4freHUuPsu4h8tgjb/w400-h275/MENDAGRI.jpeg)
AZYNEWS- Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian menekankan pentingnya pendidikan antikorupsi sejak dini sebagai salah satu kunci utama mencapai keberhasilan pemberantasan korupsi di Indonesia.
“Kita harapkan gerakan antikorupsi ini betul-betul sejak usia dini dan kami yakin ini akan sangat berpengaruh, akan mengimbangi upaya penindakan, bahkan mungkin penindakan tidak perlu terjadi,” Ungkapnya.
Pria yang pernah menjabat sebagai Kapolri itu menyampaikan harapannya ini dalam “Rapat Koordinasi Nasional Implementasi Pendidikan Antikorupsi di Lingkungan Pemerintah Daerah”.
Rapat tersebut digelar di Kemendagri bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kemendagri, Jakarta.
Tito Karnavian juga menekankan lembaga pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk karakter antikorupsi pada diri anak-anak. Sehingga para anak didik mesti ditanamkan pemahaman tentang dampak negatif korupsi.
“Saran kami kepada teman-teman di sekolah, kalau kita ingin mendidik anak kita untuk mereka paham gerakan antikorupsi, bahwa korupsi itu adalah sesuatu yang tabu, sesuatu yang buruk dan negatif; maka harus ditanamkan kepada mereka, melanggar itu adalah negatif,” ujarnya.
Tito menegaskan bahwa pihaknya akan mendukung program kegiatan KPK, terutama mengenai edukasi antikorupsi untuk anak-anak usia dini dan remaja.
Dukungan ini dilakukannya karena Tito merupakan pembina umum pemerintah daerah (pemda).
Sebab diketahui, urusan pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), dan Sekolah Menengah Pertama (SMP), lanjutnya, merupakan kewenangan pemerintah kabupaten dan pemerintah kota; sementara Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) merupakan kewenangan pemerintah provinsi.
“Kami siap untuk mendukung KPK agar semua pemerintah daerah (sebanyak) 552, (terdiri atas) 38 provinsi, 98 kota, dan 416 kabupaten ini, kita lakukan gerakan bersama untuk mendukung, termasuk di bidang pendidikan,” tegasnya. (Red./Waskito)
0 Komentar