BANDUNG, AZYNEWS- Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandung 2024 baru saja selesai dan kini memasuki tahap rekapitulasi.
Namun, tingkat partisipasi masyarakat dalam Pilwalkot kali ini mencatat angka yang mengecewakan.
Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat, hanya 64,78 persen warga Bandung yang menggunakan hak pilihnya.
Angka ini lebih rendah dibandingkan beberapa daerah lain di Jawa Barat, seperti Kota Banjar yang mencatat partisipasi 71,79 persen, Kabupaten Subang 70,34 persen, Kabupaten Pangandaran 78,42 persen, dan Kabupaten Bandung 72,85 persen.
Meski begitu, Kota Bandung tidak mencatat partisipasi terendah, karena Kabupaten Sukabumi hanya mencapai 56,32 persen.
Pengamat Politik Universitas Langlangbuana, Rafih Sri Wulandari, menyebut rendahnya partisipasi di Kota Bandung sudah bisa diprediksi.
Salah satu penyebabnya adalah lemahnya sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Kota Bandung.
“Penurunan tingkat partisipasi masyarakat dalam Pilwalkot Bandung itu sebetulnya sudah diprediksi.
Faktor pertama ada masalah trust public kepada penyelenggara, yaitu KPU. Selain itu, saya menilai KPU Kota Bandung itu lemah dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat.
Intinya kurang masif di dalam melakukan sosialisasi, jadi kepada masyarakat kurang menyentuh,” ujar Rafih.
Lebih lanjut, Rafih menilai fungsi sosialisasi lebih banyak dilakukan oleh pasangan calon selama masa kampanye, sementara peran KPU sebagai penyelenggara kurang optimal.
“Jadi malah sosialisasi itu dilakukan oleh paslon masing-masing karena mereka punya kepentingan.
Padahal, di kabupaten lain tingkat partisipasi masih cukup tinggi di atas 70 persen ya. Sehingga tercermin kepercayaan publik kepada penyelenggara itu menurun,” jelasnya.
Rafih juga menyoroti singkatnya jeda waktu penyelenggaraan Pilkada setelah Pemilu, yang menurutnya turut memengaruhi tingkat antusiasme masyarakat.
“Melihat durasi waktu juga yang sangat mepet dan terlalu cepat, sehingga ada kecenderungan menimbulkan kejenuhan dari masyarakat.
Karena, fungsi penyelenggara pemilu juga harus bisa memastikan keberhasilan pemilu itu dari tingkat partisipasi,” ujarnya.
Menurut Rafih, KPU perlu introspeksi dan menjawab pertanyaan terkait langkah-langkah yang telah dilakukan untuk meningkatkan partisipasi pemilih.
“Ini yang menjadi catatan bagi KPU Kota Bandung dalam penyelenggaraan berikutnya,” tambahnya.
Di sisi lain, Ketua KPU Kota Bandung, Khoirul Anam, menyatakan bahwa pihaknya telah berupaya semaksimal mungkin untuk mendorong partisipasi masyarakat.
“Dari kami KPU Kota Bandung sudah berupaya semaksimal mungkin. Kami buat 151 kegiatan di setiap kelurahan di 30 kecamatan masing-masing bikin kegiatan. Kami akan evaluasi,” jelas Khoirul.
Meskipun begitu, hasil partisipasi yang rendah ini menjadi pekerjaan rumah besar bagi KPU Kota Bandung dalam meningkatkan kepercayaan publik di masa mendatang. (Red./Bagas)
0 Komentar